GARUDARI.CO.ID, Batu Bara - Aliansi masyarakat yang tergabung dalam Tunas Muda Gerakan Masyarakat Menuju Kesejahteraan Batu Bara ( TM Gemkara) menggelar aksi unjukrasa di depan Gedung DPRD Batu Bara yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Limapuluh, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batu Bara, Selasa (5/9/2023).
Awalnya sekitar seratusan massa yang datang dengan mengendarai mobil pick-up terlebih dahulu menggelar orasi unjuk rasa dihalaman kantor Sekretariat Daerah (Setda) dan juga didepan Kantor Bupati Batu Bara yang lokasinya tak jauh cuma berjarak hitungan 10 sampai 20 meteran saja dari Gedung DPRD Batu Bara.
Dalam aksi unjuk rasa TM GEMKARA kali ini terungkap soal pinjaman yang dilakukan oleh pihak Pemkab Batu Bara kepada pihak ketiga sebanyak Rp139 miliar ke PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur), pinjaman ini sendiri dilakukan pada Tahun Anggaran (TA) APBD 2020 setelah sebelumnya Pemkab Batu Bara batak meminjam ke pihak yang sama dengan nilai Rp. 220 Milyar sebab tidak disetujui oleh mayoritas Fraksi di DPRD Batu Bara.
Namun terkait pinjaman Rp. 139 Milyar tersebut pun, dikabarkan tidak terealisasi disebabkan tidak mendapat rekomendasi dari Menteri Keuangan alias ditolak. Jika seandainya terealisasi, pinjaman itu sejatinya dimaksudkan guna mempercepat pembangunan.
Sebagaimana rapat pembahasan KUA-PPAS R-APBD TA 2020 bersama Dinas PUPR Batubara, yaitu digunakan untuk pembangunan jalan seperti ; pembangunan ruas jalan Simpang Gambus menuju Kedai Sianam, Jalan Ujung Kubu menuju Kwala Sikasim, Jalan Simpang KR menuju Perbatasan Asahan, Jalan Sei Simujur menuju Kandangan, Jalan Tanjung Kubah, Jalan Kampung Kedah menuju Desa Benteng, Jalan Tanah Merah menuju Titi Pagok dan Jalan Sumber Padi menuju Empat Negeri, dan apakah ini sudah benar-benar sesuai dengan yang dipaparkan sebagai alasan berhutang.
Kemudian saat massa melakukan aksi di depan gedung DPRD Batu Bara, tampak Ketua DPRD Batu Bara M.Safi,i bersama Ketua Komisi I Rizal Syahreza, anggota Fraksi Golkar Rizky Aryetta, Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera Citra Muliadi Bangun, juga beberapa anggota dewan lain, menyambut para pengunjuk rasa.
Menjawab tuntutan pendemo, selaku Ketua DPRD Batu Bara, M Safi’i bersama anggota DPRD lain, menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi TM Gemkara. “Terimakasih atas aspirasi yang disampaikan. Kami akan menindaklanjuti aspirasi dan tuntutan yang disampaikan. Untuk itu kami minta 5 utusan untuk ikut ke ruang Komisi 1,” ajak Safi’i. Namun massa meminta agar yang masuk 10 utusan, dan disetujui olehnya.
TM GEMKARA MENYAMPAIKAN TUNTUTAN
Ketika berada dalam ruangan Komisi 1 DPRD Batu Bara, ke 10 perwakilan pendemo pun menyampain point-point yang menjadi tuntutan mereka. Beberapa diantara adalah meminta Bupati Batu Bara untuk bertanggungjawab atas lahan tanah Milik Pemerintahan Batu Bara di PT. Kuala Gunung Seluas 350 Hektar.
Meminta Bupati dan DPRD Batu Bara bertanggungjawab mengklarifikasi atas kebenaran hutang sebesar Rp. 139 Milyar hasil piutang dari PT SMI, meminta Pemkab Batu Bara transparan atas sertifikat lahan 50,15 hektare pertapakan kantor Bupati dan memanggil Kepala BPKAD terkait pembayaran lahan eks PT Socfindo sebesar Rp9,5 miliar serta bukti pencaraian sesuai SP2D, meminta DPRD untuk menolak pengajuan pinjaman uang ke Bank Sumut karena merugikan rakyat.
DEMO TANDINGAN ALA EMAK-EMAK DI HARI YANG SAMA
Di hari yang sama, dengan jam berbeda atau sekira pukul 14.00 wib. Tiba-tiba serombongan emak-emak menggeruduk masuk ke halaman utama gedung DPRD Batu Bara. Rupanya kedatangan puluhan hingga hampir mencapai seratus orang emak-emak itu, juga bertujuan untuk melancarkan aksi demo tandingan mendukung kebijakan Pemkab Batu Bara dalam berhutang di Bank Sumut.
Emak-emak itu pun spontan menggelar orasi lengkap dengan sepanduk bertuliskan macam-macam tudingan yang ditujukan kepada oknum yang tidak jelas, bahkan di sepanduk ada tertulis sebuah tudingan tentang adanya pihak yang menjadi penghambat pembangunan di Kabupaten Batu Bara.
Sedangkan di sepanduk lain, dituliskan soalnya ada benalu. Demikian pula satu sepanduk lain yang berukuran lumayan besar, ada tertera "R A" merupakan inisial oknum yang disebut pula sebagai anak koruptor. Tapi sayangnya, sempat berhembus isu bahwa aksi yang dilakukan emak-emak itu, sebelumnya tidak dilaporkan ke pihak Polres Batu Bara.
Terkait soal aksi bodong emak-emak ini sempat diakui oleh salah seorang oknum Perwira dari satuan Intelkam Polres Batu Bara ketika ditanya oleh salah seorang wartawan, bahwa aksi emak-emak tersebut pemberitahuannya hanya melalui lisan. Namun sewaktu ingin dipertegaskan oleh wartawan yang bertanya tersebut, oknum Perwira Polisi itupun seketika mengalihkan pembicaraan dengan alasan ada telepon masuk.
Sementara itu, guna menyahuti aspirasi emak-emak kali ini. Ketua DPRD Batu Bara Mhd Safi'i bersama Ketua Komisi I Rizal Syahreza, Rizky Aryetta dan Citra Muliadi Bangun mencoba mengajak beberapa perwakilan pendemo, namun ditolak dan emak-emak tetap bertahan ingin mendengar jawaban didepan pintu gedung DPRD saja.
Sama seperti saat menjawab kelompok pendemo TM GEMKARA, Mhd Safi'i pun berjanji akan menampung semua aspirasi para pengunjuk rasa. Namun berbeda dengan Rizky Aryetta, anggota DPRD Batu Bara anak mantan Bupati OK Arya Zulkarnain ini menjawab dengan sikap terbawa perasaan.
Pasalnya Rizky Aryetta merasa dirinya lah oknum berinisial "R A" yang dituliskan emak-emak pendemo dalam baleho yang mereka bawa. "Saya anak Koruptor, mulai saat ini akan bungkam, saya ikuti saja permainan yang diinginkan Bupati Batu Bara", teriaknya seraya dengan mata berkaca-kaca.
Selanjutnya usai pernyataan Rizky Aryetta itu, massa emak-emak pun langsung membubarkan diri. Terlihat kepulangan emak-emak pun ke arah berbagai penjuru mata angin, termasuk oknum yang mengaku sebagai koordinator emak-emak langsung hilang bagai ditelan bumi.
Dilaporkan oleh: TIM LIPUTAN
